Group

Pendahuluan

Pada awal abad ke-20, kebijakan kolonial Belanda mengalami perubahan dengan diterapkannya Politik Etis atau Ethische Politiek. Kebijakan ini muncul sebagai bentuk tanggung jawab moral Belanda terhadap rakyat Indonesia setelah eksploitasi besar-besaran melalui sistem tanam paksa dan sistem ekonomi liberal. Meskipun awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pribumi, Politik Etis justru menjadi pemicu kebangkitan nasional Indonesia.

Latar Belakang Politik Etis

Sebelum diterapkannya Politik Etis, Indonesia mengalami penderitaan akibat kebijakan tanam paksa (cultuurstelsel) yang diberlakukan sejak 1830. Sistem ini mengharuskan petani pribumi menyerahkan sebagian besar hasil pertaniannya kepada Belanda, yang menyebabkan kelaparan dan kemiskinan. Setelah mendapat banyak kritik, terutama dari kaum humanis Belanda seperti Eduard Douwes Dekker (Multatuli) dalam bukunya Max Havelaar, pemerintah kolonial mulai mempertimbangkan kebijakan baru yang lebih "bermoral."

Pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina dalam pidatonya di parlemen Belanda mengumumkan bahwa pemerintah kolonial harus bertanggung jawab atas kesejahteraan pribumi. Dari sinilah lahir Politik Etis, yang terdiri dari tiga program utama: edukasi (pendidikan), irigasi (pengairan), dan emigrasi (perpindahan penduduk).

Isi dan Implementasi Politik Etis

1. Edukasi (Pendidikan)

Pemerintah kolonial mulai mendirikan sekolah-sekolah untuk pribumi, seperti:

Sekolah Rakyat (Volkschool) untuk pendidikan dasar.

Sekolah Kelas Dua bagi anak-anak priyayi dan pegawai negeri.

Hollandsch-Inlandsche School (HIS) untuk anak-anak elite pribumi.

Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) setara dengan SMP saat ini.

Algemene Middelbare School (AMS) setara dengan SMA.

Technische Hoogeschool te Bandoeng (sekarang ITB) sebagai perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia.

Meskipun demikian, pendidikan ini masih terbatas bagi golongan tertentu dan tidak sepenuhnya merata di seluruh Indonesia.

2. Irigasi (Pengairan)

Pemerintah kolonial membangun sistem irigasi dan bendungan untuk meningkatkan hasil pertanian, terutama di daerah pertanian Jawa. Namun, proyek ini lebih menguntungkan perkebunan Belanda dibandingkan petani pribumi.

3. Emigrasi (Perpindahan Penduduk)

Belanda mendorong perpindahan penduduk dari Jawa yang padat ke daerah luar Jawa, seperti Sumatra dan Kalimantan, untuk membuka lahan pertanian baru. Namun, program ini kurang berhasil karena penduduk pribumi tetap menghadapi kondisi ekonomi yang sulit.

Dampak Politik Etis terhadap Kebangkitan Nasional

Meskipun tidak sepenuhnya menguntungkan rakyat, Politik Etis memberikan dampak besar bagi kebangkitan nasional Indonesia, terutama melalui pendidikan. Beberapa dampaknya antara lain:

Lahirnya Kaum Terpelajar

Dari sistem pendidikan yang dibuka, lahirlah kaum terpelajar pribumi seperti Soewardi Soerjaningrat (Ki Hajar Dewantara), Tjokroaminoto, dan Soekarno yang kemudian menjadi pemimpin pergerakan nasional.

Munculnya Organisasi Pergerakan

Budi Utomo (1908): Organisasi pertama yang memperjuangkan kemajuan bangsa.

Sarekat Islam (1912): Memperjuangkan hak ekonomi dan politik rakyat.

Indische Partij (1912): Organisasi yang secara terang-terangan menentang kolonialisme.

Kesadaran Nasionalisme

Pendidikan membuka wawasan rakyat tentang ketidakadilan kolonialisme dan pentingnya kemerdekaan. Kaum muda mulai memahami konsep kebangsaan dan memperjuangkan hak mereka.

Kesimpulan

Politik Etis yang awalnya dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan pribumi justru menjadi pemicu kebangkitan nasional. Dengan meningkatnya jumlah kaum terpelajar, muncul kesadaran nasionalisme yang akhirnya berujung pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, Politik Etis dapat dianggap sebagai titik awal dari Kebangkitan Nasional Indonesia.